Penerapan K3 di perusahaan memiliki dasar hukum yang perlu dipatuhi. Adanya peraturan mengenai K3 tidak semena-mena hanya sebatas formalitas melainkan hal ini memiliki landasan hukumnya.
Ketahui apa saja dasar hukum yang digunakan dalam penerapan K3 di perusahaan, cek artikel ini untuk informasi selengkapnya.
K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bentuk upaya yang dilakukan guna meminimalisir dan menghilangkan kecelakaan kerja di lokasi kerja.
Penting adanya penerapan K3 dengan baik dan efektif, bukan hanya berguna dan melindungi karyawan dari cidera melainkan perusahaan juga dapat terhindar dari kerugian besar.
Pemerintah juga turut andil dalam pencegahan kecelakaan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya, yakni dengan memberikan peraturan K3 yang dilindungi oleh Undang-Undang.
Pengertian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh pekerja dan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dalam hal ini, terciptanya lingkungan kerja yang aman karena minimnya angka kecelakaan kerja.
Tujuan dari penerapannya tak lain untuk melindungi karyawan dari beberapa kerugian diantaranya cidera fisik dan mental, selain itu perusahaan juga turut terhindar dari kerugian material dan menurunnya reputasi perusahaan.
Landasan Hukum Penerapan K3
Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki landasan hukum utama yakni UU No 1 Tahun 1970 di Indonesia. UU tersebut yang mengatur bahwa setiap lokasi kerja wajib memiliki dan memenuhi standar keselamatan kerja yang berlaku. Pengusaha diwajibkan untuk melakukan identifikasi resiko kecelakaan kerja.
UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Selain kewajiban pekerja dalam memenuhi standan keselamatan kerja, kesehatan pekerja juga menjadi poin penting yang tak boleh dihiraukan. UU ini mengatur, perlindungan pada para pekerja agar terhindar dari dampak kesehatan secara biologis, fisik dan psikologis, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.
Ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003
UU yang juga menjadi salah satu pondasi utama dalam penerapan K3 adalah UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal Undang-Undang ini, dimana pengusaha diberikan kewajiban untuk membuat dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Sementara itu juga terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 1996 yang mengatur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini juga merupakan regulasi penting bagi perusahaan dalam mengatur SMK3. Peraturan SMK3 merancang, mengidentifikasi, mengendalikan serta mengurangi angka kecelakaan kerja.
Kesimpulan
Penerapan K3 di perusahaan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Dengan mematuhi landasan hukum penerapan K3 yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan, melindungi pekerja, serta menjaga kelangsungan operasional dan reputasi perusahaan.
Untuk itu, pastikan perusahaan Anda selalu mematuhi peraturan K3 yang berlaku demi menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan.
Setelah membaca dan memahami bahwa pentingnya penerapan K3 di lokasi kerja, Veritrust menyediakan layanan pelatihan dan sertifikasi K3 BNSP & Kemnaker yang bisa diakses dan diikuti oleh beragam peserta dari seluruh Indonesia.
Ribuan alumni telah menyelesaikan pelatihan dan tersertifikasi sehingga mereka dapat melanjutkan karirnya menjadi seorang AK3 U dan BNSP yang kredibel.
Kenapa Harus Bergabung?
- Sertifikat resmi yang diakui di seluruh Indonesia.
- Pelatihan langsung dari instruktur ahli di bidang K3.
- Materi terbaru sesuai dengan standar keselamatan kerja terkini.
Daftar Sekarang dan lihat informasi selengkapnya di Veritrust!
Baca juga: Istilah-Istilah di Industri Konstruksi yang Perlu Kamu Tahu
